Menuju Lumajang Menjadi Kota Layak Anak Sesungguhnya

Anak adalah generasi paling penting bagi keberlangsungan suatu kehidupan berbangsa khususnya bermasyarakat. Hak-hak anak juga harus dilindungi sebagaimana mestinya. Di Indonesia peraturan akan hal tersebut sudah tercantum dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hari Anak Nasional setiap tanggal 23 Juli adalah peringatan rutin setiap tahun sebagai bentuk kepedulian bangsa dan dorongan untuk melindungi hak-hak anak. Pada peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli 2019, ditandai dengan pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak kepada 247 Kabupaten/Kota di Indonesia. Suatu Kota/ Kabupaten layak menerima penghargaan jika telah memenuhi syarat dari 6 klaster yang ditentukan.

  1. Kelembagaan
  2. Hak Sipil dan Kebebasan
  3. Perlindungan Khusus
  4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
  5. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
  6. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Belakangan ini Lumajang dikabarkan memperoleh penghargaan sebagai Kota layak anak yang ketiga kalinya. Berita ini sempat viral di berbagai media Nasional yang membuat image Kota Lumajang menjadi “baik” di masyarakat. Tentunya penghargaan sebagai Kota layak ini merupakan suatu kebanggan bagi masyarakat Lumajang.

Tak lama setelah penghargaan itu, muncul berita tentang kekerasan seksual terhadap anak. Seorang Bapak yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri. Dilansir dari detik.com, Seorang bapak di Lumajang memperkosa anak kandungnya sendiri. Pemerkosaan itu sudah dilakukan sejak tahun 2015 atau empat tahun yang lalu. Pelaku adalah SS, warga Pronojiwo, Lumajang. Kasus ini terbongkar ketika korban yang berusia 19 tahun berhasil kabur saat diajak ke hotel oleh bapaknya. Korban kabur dan melapor ke Polsek Senduro. 

Tentu hal ini menjadi pertanyaan apakah Lumajang layak menyandang predikat Kabupaten Layak Anak. Satu berita dan kejadian tersebut adalah salah satu bagian kecil dari sebuah kondisi sosial khususnya yang berkaitan dengan anak di Kabupaten Lumajang dan tidak dapat menjadi satu-satunya tolok ukur bahwa Kabupaten Lumajang masih belum Layak bagi anak-anak. Namun dari kasus tersebut bisa menunjukkan adanya perubahan pandangan masyarakat yang awalnya mendapat gelar kota layak anak sebagai suatu kebanggan tersendiri, tapi berubah negatif karena muncul kabar tentang kasus pelecehan seksual terhadap anak. Dengan demikian keberadaan kota layak di Lumajang ini juga patut dipertanyakan, apakah Lumajang memang pantas mempunyai gelar Kota layak anak?.

Setelah dikonfirmasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang , Gatot Arief Hartanto, SE, MM selaku kepala bagian GenRe (Generasi Berencana), beliau mengatakan bahwa penghargaan kota layak ini diberikan karena Lumajang telah melengkapi secara administrasi atau formalitas. Sehingga dengan demikian Lumajang memang pantas menjadi Kota layak anak daripada kota-kota lainnya. Pemerintah juga melakukan perbaikan dan menyediakan fasilitas seperti alun-alun Lumajang yang banyak taman bermain anak, dan sarana tersebut bertujuan untuk fasilitas tumbuh kembang anak.

Kepala bagian GenRe tersebut juga mengatakan bahwa sesuai indikator dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, terdapat 24 Indikator dari 6 klaster yang menjadi penilaian. Indikator ke 10 pada Klaster 3 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif mensyaratkan bahwa harus tersedia Infrastruktur (Sarana Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak. Secara fakta di lapangan, pemerintah sudah memperbaiki fasilitas ruang publik khusus anak seperti taman bermain yang mengalami peningkatan kualitas. Dibandingkan dengan 3-4 tahun lalu, Alun-alun kabupaten telah memiliki ruang terbuka yang layak khusus untuk anak-anak. Walaupun idealnya, Ruang Terbuka semacam ini harus diperbanyak terutama di wilayah desa/kecamatan. Hal ini didukung dalam sebuah artikel yang dimuat dalam momentum.com  memaparkan bahwa Ibu Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, juga berencana membangun satu taman untuk satu desa kedepannya.

Kemudian menanggapi soal kasus anak yang diperkosa ayahnya selama 4 tahun, Dinas Pengendalian penduduk Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan perempuan dan Anak, sudah melakukan upaya pengkondisian anak secara psikologi agar anak tidak trauma dan dapat bersosial masyarakat semestinya. Dalam tindakan ini bisa dilihat bahwa pemerintah sudah memfasilitasi dan ada upaya perhatian lebih kepada anak sebagai korban pelecehan seksual.

Namun kembali pada penghargaan kota layak anak, apakah hanya dengan pemenuhan formalitas, admistratif mampu disebut kota layak anak?

Menurut aktivis anak Lumajang, Bagus, sebagai Ketua Rumah Kreatif Anak (RAKA) di Lumajang, berpendapat bahwa kota layak anak di Lumajang hanya berkisar 60 persen. Tapi jauh lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya yang dulu fasilitas untuk tumbuh kembang anak masih kurang terpenuhi. Menurut Bagus hanya 60 persen karena ada hal penting yang menjadi akar masalah anak-anak yang mana banyak melakukan hal-hal yang menyimpang. Masalah tersebut yakni kurangnya Pendidikan karakter.  di Lumajang masih banyak dijumpai anak-anak yang  mabuk-mabukan, narkoba, dan korban pelecehan seksual. Hal ini dibenarkan oleh Gatot Arief Hartanto, bahwa di Lumajang banyak anak-anak yang memakai narkoba dan tentunya upaya pengembalian sebagai anak “normal” inilah yang susah.

Maka dari itu yang menjadi penyebab masalah utama adalah kurang perhatian terhadap Pendidikan karakter yang tidak cukup hanya diterima melalui sekolah-sekolah. Kiranya pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan penyedia fasilitas kepada masyarakat tidak hanya fasilitas infrastruktur tapi juga secara penanaman Pendidikan karakter dan moral secara informal.

Sehingga dari paparan diatas, menjadi Kota layak anak merupakan suatu kebanggan bagi kita semua sebagai masyarakat lumajang. Namun, menjadi Kota layak anak tidak serta merta melengkapi administratif dan formalitas saja, namun implementasi di lapangan harus sesuai dengan gelar “layak anak” yang sesungguhnya. Predikat Kabupaten Layak Anak tidak hanya menjadi sebuah penghargaan yang kemudian dilupakan begitu saja. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki kedepannya khususnya berkaitan 24 Indikator dari 6 Klaster yang menjadi tolok ukur Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam hal ini, Kerjasama antara stakeholder dan komunitas terkait menjadi salah satu hal yang krusial dan perlu adanya sinergi untuk mendukung perbaikan tersebut kedepannya. Apabila sinergi dan kerjasama yang terbentuk dapat berjalan seperti apa yang diharapkan, bukan mustahil Lumajang akan menjadi Kabupaten yang benar-benar Layak untuk tumbuh kembang Anak-anak.

Menghilangkan kejahatan atau kasus tidaklah perkara yang mudah, tapi menekan kasus kejahatan terhadap anak harus dilakukan semaksimal mungkin. Pendidikan karakter menjadi hal serius yang harus diperhatikan , tidak hanya dari pemerintah tapi perlu banyak pihak dari masyarakat yang harus peduli kepada anak. utamanya orang tua sebagai agen sosialisasi primer anak. karena anak berhak untuk dijamin kebebasannya, dan karena anak adalah aset yang menentukan generasi penerus bangsa, akan dibawa kemanakah Negara ini.